HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

  NOMOR : W2.U3/2981/KPN/XI/2016

                                       

 

KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI BINJAI KLAS I B MENYATAKAN

  1. BERKETETAPAN HATI MENSUKSESKAN "PEMBANGUNAN ZONE INTEGRITAS" DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI PENGADILAN NEGERI BINJAI KLAS I-B;
  2. MENCIPTAKAN SUASANA KERJA YANG NYAMAN, BEKERJA DENGAN KEJUJURAN, KEIKHLASAN SERTA TANPA PAMRIH ;
  3. MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA KEPADA PENCARI KEADILAN ;
  4. ADIL DAN TIDAK DISKRIMATIF ;
  5. CERMAT;
  6. SANTUN DAN RAMAH;
  7. TEGAS, ANDAL DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
  8. PROFESIONAL;
  9. TIDAK MEMPERSULIT;
  10. PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJIB;
  11. MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA;
  12. TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
  13. TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
  14. TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
  15. TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
  16. TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YANG DIMILIKI;
  17. SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
  18. TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR;

 

 

BINJAI, 26 OKTOBER 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

 

 

MAROLOP SIMAMORA, SH., MH

NIP. 19620612  199212  1  001

 

Standar & Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Binjai mengacu pada:

  1. Keputusan KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
  2. Keputusan KMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

File dapat diunduh disini.