HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI BINJAI KLAS I B MENYATAKAN

 

  1. BERKETETAPAN HATI MENSUKSESKAN "PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM RANGKA MEwUJUDKAN wILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN wILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB;
  2. MENCIPTAKAN SUASANA KERJA YANG NYAMAN, BEKERJA DENGAN KEJUJURAN, KEIKHLASAN SERTA TANPA PAMRIH;
  3. MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA KEPADA PENCARI KEADILAN;
  4. ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
  5. CERMAT;
  6. SANTUN DAN RAMAH;
  7. TEGAS, ANDAL DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
  8. PROFESIONAL;
  9. TIDAK MEMPERSULIT;
  10. PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN wAJAR;
  11. MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA;
  12. TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG wAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
  13. TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
  14. TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
  15. TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
  16. TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEwENANGAN YANG DIMILIKI;
  17. SESUAI DENGAN KEPANTASAN;
  18. TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR;

 

 

BINJAI,          MARET  2018

KETUA  PENGADILAN NEGERI BINJAI

      

 

                                  FAUZUL HAMDI , S.H.,M.H.

                                                                                                                      NIP. 19660220 199103 1 001

 

 

Standar & Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Binjai mengacu pada:

1.       Keputusan KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentangStandarPelayananPeradilan, 

2.       Keputusan KMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentangPedomanPelayananInformasi di Pengadilan,

3.       Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik, 

4.       Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik, 

5.       PeraturanKomisiInformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarPelayananInformasiPublik, 

 

 

File dapat diunduh disini.