HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

PROSEDUR UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang berperkara untuk menyatakan tidak menerima atau keberatan terhadap putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

JENIS-JENIS UPAYA HUKUM

A. UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa meliputi:

  1. Perlawanan (Verzet)

  2. Banding

  3. Kasasi

B. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Upaya hukum luar biasa antara lain:

  1. Peninjauan Kembali (PK)

  2. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum.


1. PERLAWANAN (VERZET)

Perlawanan (verzet) merupakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek) sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Prosedur Pengajuan Verzet

  1. Pihak yang berhak mengajukan perlawanan mengajukan permohonan perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara.

  2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan.

  3. Permohonan perlawanan dicatat dan diregistrasi sesuai dengan ketentuan administrasi perkara.

  4. Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang ditetapkan, apabila dikenakan.

  5. Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dan hari persidangan.

  6. Para pihak dipanggil untuk menghadiri persidangan.

  7. Perkara diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum acara.

  8. Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara perlawanan.

Pengajuan verzet harus memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum acara.


2. BANDING

Banding merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

Permohonan banding dapat diajukan oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Prosedur Pengajuan Banding

  1. Pemohon mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

  2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan banding serta kelengkapan administrasinya.

  3. Permohonan banding dicatat dalam administrasi perkara dan dibuatkan Akta Permohonan Banding.

  4. Pemohon menerima tanda terima atau salinan akta permohonan banding.

  5. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak lawan sesuai dengan ketentuan.

  6. Pemohon banding dapat mengajukan Memori Banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  7. Pihak lawan dapat mengajukan Kontra Memori Banding.

  8. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

  9. Berkas perkara disiapkan dan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus.

  10. Setelah putusan banding diterima oleh Pengadilan Negeri, para pihak diberitahukan mengenai putusan tersebut sesuai dengan ketentuan.

Pengajuan banding harus dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


3. KASASI

Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pada tingkat terakhir sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pada prinsipnya, permohonan kasasi diajukan setelah pihak yang berperkara menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Prosedur Pengajuan Kasasi

  1. Pemohon mengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

  2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kasasi.

  3. Permohonan kasasi dicatat dan dibuatkan Akta Permohonan Kasasi.

  4. Pemohon menerima tanda terima permohonan kasasi.

  5. Permohonan kasasi diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan ketentuan.

  6. Pemohon mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan.

  7. Pihak lawan diberikan kesempatan untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi.

  8. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan ketentuan.

  9. Berkas perkara dipersiapkan untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

  10. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

  11. Putusan Mahkamah Agung diterima oleh Pengadilan Negeri dan diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan.

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Administrasi pengajuan kasasi saat ini telah didukung dengan mekanisme elektronik berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.


4. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sesuai dengan alasan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali

  1. Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

  2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan PK.

  3. Permohonan dicatat dan dibuatkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali.

  4. Pemohon menerima tanda terima permohonan PK.

  5. Permohonan PK diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan ketentuan.

  6. Pemohon menyampaikan alasan-alasan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan hukum.

  7. Pihak lawan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

  8. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan ketentuan.

  9. Berkas perkara dipersiapkan dan diteruskan kepada Mahkamah Agung.

  10. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali.

  11. Putusan PK diterima oleh Pengadilan Negeri dan diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan.

Permohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, dengan alasan-alasan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Pengajuan PK pada umumnya tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Administrasi pengajuan dan pemeriksaan Kasasi serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung telah diatur melalui PERMA Nomor 6 Tahun 2022 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung.


5. PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan oleh pelaksanaan suatu putusan pengadilan, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Prosedur Pengajuan Derden Verzet

  1. Pihak ketiga mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

  2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan.

  3. Perlawanan dicatat dan diregistrasi sesuai dengan ketentuan administrasi perkara.

  4. Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran yang ditetapkan, apabila dikenakan.

  5. Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dan hari persidangan.

  6. Para pihak dipanggil untuk menghadiri persidangan.

  7. Majelis Hakim memeriksa alasan dan bukti yang diajukan oleh pihak ketiga.

  8. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

Dalam perkara pidana, upaya hukum merupakan hak yang dapat digunakan oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Upaya hukum pidana meliputi:

  • Perlawanan;

  • Banding;

  • Kasasi; dan

  • Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa KUHAP baru mendefinisikan upaya hukum sebagai hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan melalui perlawanan, banding, dan kasasi, serta hak terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk perkara pidana, pengajuan upaya hukum dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.


ADMINISTRASI UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK

Mahkamah Agung telah menerapkan administrasi pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik.

PERMA Nomor 6 Tahun 2022 mengatur proses pengajuan dan penerimaan upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali, pembayaran biaya perkara, pengelolaan dokumen elektronik, pengiriman berkas perkara dari pengadilan pengaju, sampai dengan pengiriman salinan putusan secara elektronik.

Dengan adanya administrasi secara elektronik, proses pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali dilakukan melalui sistem informasi pengadilan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Mahkamah Agung.


INFORMASI PENTING

Tenggang Waktu

Setiap upaya hukum mempunyai tenggang waktu pengajuan yang berbeda.

Pihak yang akan mengajukan upaya hukum wajib memperhatikan tanggal pemberitahuan putusan dan ketentuan mengenai tenggang waktu yang berlaku terhadap jenis perkara dan upaya hukum yang akan diajukan.

Biaya Perkara

Pengajuan upaya hukum tertentu dikenakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran biaya dapat terdiri atas biaya kepaniteraan dan biaya proses serta komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa biaya perkara terdiri antara lain dari komponen PNBP dan biaya proses.

Pelayanan Pengadilan

Pengajuan upaya hukum dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku.

Pemohon wajib membawa atau melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk masing-masing jenis upaya hukum.


DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

  5. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya yang berkaitan dengan upaya hukum.

Perkara Pidana

PROSEDUR BERPERKARA PIDANA

Perkara pidana merupakan perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang proses pemeriksaannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Proses perkara pidana bertujuan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

TAHAPAN PROSEDUR BERPERKARA PIDANA

1. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Perkara pidana diajukan ke Pengadilan Negeri setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara beserta surat dakwaan dan kelengkapan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Setelah perkara diterima dan diregistrasi, perkara memperoleh nomor perkara dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan administrasi perkara pidana.

Untuk perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan, pengadilan memperhatikan ketentuan mengenai masa penahanan dan batas waktu pemeriksaan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang

Setelah perkara diregistrasi, dilakukan proses penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara serta penetapan hari sidang.

Informasi mengenai perkara, jadwal persidangan, dan perkembangan perkara dapat dipantau melalui layanan informasi perkara yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Sidang Pertama dan Pembacaan Dakwaan

Pada persidangan pertama, Majelis Hakim membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa serta memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan.

Persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib atau dapat diperiksa secara tertutup.

4. Keberatan/Eksepsi

Setelah surat dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan apabila terdapat alasan hukum yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan tersebut.

Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

5. Pemeriksaan dan Pembuktian

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memeriksa alat bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan.

Pembuktian dilakukan untuk memperoleh dasar yang cukup bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pemeriksaan perkara, terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, serta memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Tuntutan Pidana

Setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana (requisitoir).

Tuntutan pidana berisi pendapat Penuntut Umum mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan serta jenis dan berat pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim.

7. Pembelaan/Pledoi

Setelah Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan (pledoi).

Pembelaan dapat berisi bantahan terhadap tuntutan Penuntut Umum, uraian mengenai fakta persidangan, alasan hukum, maupun permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim.

Dalam proses selanjutnya dapat dilakukan tanggapan dari Penuntut Umum dan terdakwa/penasihat hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

8. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Putusan

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan dalam persidangan.

Putusan dalam perkara pidana dapat berupa antara lain:

  • Putusan pemidanaan;

  • Putusan bebas; atau

  • Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan dibacakan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

10. Upaya Hukum

Terhadap putusan pengadilan, para pihak yang berhak dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum dalam perkara pidana antara lain:

  • Perlawanan;

  • Banding;

  • Kasasi; dan

  • Peninjauan Kembali (PK).

Pengajuan upaya hukum dilakukan sesuai dengan tenggang waktu, tata cara, dan persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara pidana.


KLASIFIKASI ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa bentuk pemeriksaan perkara sesuai dengan jenis dan karakteristik perkara, antara lain:

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Digunakan untuk pemeriksaan perkara pidana yang memerlukan proses pemeriksaan secara lengkap sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Digunakan untuk perkara pidana yang berdasarkan ketentuan hukum dapat diperiksa dengan tata cara pemeriksaan singkat.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Digunakan untuk perkara yang memenuhi persyaratan untuk diperiksa dengan acara cepat, termasuk perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan mekanisme pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri terhadap tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukannya sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Objek pemeriksaan praperadilan meliputi hal-hal yang ditentukan dalam KUHAP, termasuk pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya tindakan upaya paksa serta objek lain yang secara tegas diberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri.

Pihak yang akan mengajukan permohonan praperadilan harus memenuhi persyaratan, tata cara, dan ketentuan mengenai tenggang waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara yang cepat sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Setelah permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan tersebut serta menetapkan hari persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan praperadilan, Hakim mendengarkan keterangan dan/atau argumentasi dari pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan objek permohonan.

Putusan praperadilan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.


ADMINISTRASI PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Administrasi perkara pidana juga telah didukung dengan sistem e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang merupakan bagian dari pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

e-Berpadu digunakan untuk mendukung keterpaduan administrasi perkara pidana antara aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai dengan kewenangan dan layanan yang tersedia.

Layanan e-Berpadu dapat diakses melalui:

e-Berpadu Mahkamah Agung Republik Indonesia
https://eberpadu.mahkamahagung.go.id

Penggunaan e-Berpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


INFORMASI PERKARA PIDANA

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkara pidana melalui layanan informasi perkara yang disediakan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Informasi perkara dapat meliputi:

  • Nomor perkara;

  • Nama para pihak/terdakwa sesuai dengan ketentuan publikasi;

  • Tahapan persidangan;

  • Jadwal persidangan;

  • Putusan; dan

  • Informasi perkara lainnya yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.


DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

  2. Nota Kesepahaman Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

  3. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu.

  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya yang berkaitan dengan administrasi dan pemeriksaan perkara pidana.

Perkara Perdata

PROSEDUR BERPERKARA PERDATA

Perkara perdata merupakan perkara yang diajukan oleh pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan untuk memperoleh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

Administrasi perkara perdata pada Pengadilan Negeri dilaksanakan melalui sistem peradilan secara elektronik (e-Court). Aplikasi e-Court Mahkamah Agung menyediakan layanan e-Filing, e-SKUM, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation untuk mendukung proses administrasi dan persidangan perkara secara elektronik.

TAHAPAN PROSEDUR BERPERKARA PERDATA

1. Pendaftaran Perkara melalui e-Court

Pendaftaran perkara perdata dilakukan melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui e-Court antara lain:

  • Perkara Gugatan;

  • Perkara Permohonan;

  • Gugatan Sederhana; dan

  • Jenis perkara perdata lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen perkara dan mengisi data para pihak melalui aplikasi e-Court.

e-Court:
e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pengisian Data dan Pengunggahan Dokumen

Pihak yang mengajukan perkara mengisi data perkara dan para pihak serta mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis perkara.

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

  • Surat Gugatan atau Surat Permohonan;

  • Surat Kuasa, apabila menggunakan kuasa hukum;

  • Kartu Identitas para pihak/prinsipal;

  • Dokumen atau bukti pendukung yang diperlukan; dan

  • Dokumen lainnya sesuai dengan jenis perkara.

3. Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM)

Setelah data perkara dilengkapi, sistem e-Court memberikan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) berdasarkan komponen biaya yang diperlukan dalam proses perkara, termasuk biaya pemanggilan sesuai dengan radius para pihak.

Besaran panjar biaya perkara dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan dan radius pemanggilan masing-masing perkara.

4. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (e-Payment)

Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui e-Payment menggunakan nomor Virtual Account yang diberikan oleh sistem e-Court.

Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara akan diproses untuk mendapatkan nomor perkara dan diregistrasikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Bagi pihak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara (prodeo), pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem e-Court sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemanggilan Para Pihak (e-Summons)

Pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah dicantumkan.

Apabila Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang

Setelah perkara diregistrasi, perkara diproses sesuai dengan ketentuan administrasi perkara. Selanjutnya dilakukan penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang.

Para pihak dapat memantau informasi perkara melalui sistem informasi perkara yang tersedia.

7. Mediasi

Pada perkara yang wajib menempuh mediasi, para pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Apabila mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

8. Pemeriksaan Perkara dan Persidangan

Untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik, persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Tahapan persidangan pada pokok perkara pada umumnya meliputi:

  1. Pembacaan gugatan;

  2. Jawaban Tergugat;

  3. Replik Penggugat;

  4. Duplik Tergugat;

  5. Pembuktian;

  6. Kesimpulan; dan

  7. Putusan.

Pertukaran dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan melalui sistem persidangan elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memperluas pelaksanaan persidangan elektronik sehingga perkara yang didaftarkan secara elektronik dapat disidangkan secara elektronik meskipun Tergugat tidak memberikan persetujuan untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Dalam kondisi tertentu, proses terhadap Tergugat yang tidak mengikuti persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan.

9. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dalil atau bantahannya.

Alat bukti dalam perkara perdata meliputi:

  • Bukti surat/tulisan;

  • Bukti saksi;

  • Persangkaan;

  • Pengakuan; dan

  • Sumpah.

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam persidangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan persidangan elektronik yang berlaku.

10. Kesimpulan

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan merupakan pendapat akhir para pihak berdasarkan fakta dan bukti yang telah diajukan selama persidangan.

11. Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan

Setelah pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan.

Putusan perkara dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pihak dapat memperoleh informasi dan salinan putusan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem pengadilan elektronik.

 12. Upaya Hukum

Terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  • Perlawanan (Verzet);
  • Banding; dan
  • Kasasi.

Sedangkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum dapat ditempuh upaya hukum luar biasa, antara lain:

  • Peninjauan Kembali (PK); dan
  • Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Pengajuan upaya hukum tertentu juga telah didukung dengan mekanisme elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


LAYANAN e-COURT

Untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh informasi mengenai layanan administrasi perkara secara elektronik, masyarakat dapat mengakses aplikasi resmi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Aplikasi e-Court:
e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Hukum

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan administrasi perkara di pengadilan.