Jakarta " Humas: Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025"2029, yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, Mahkamah Agung akan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pengguna layanan di pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan, Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), karena dalam keadaan tertentu dan perkara tertentu kedua pengadilan tingkat banding tersebut berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama. Survei ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan pengadilan secara objektif dan berkesinambungan.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:

Unduh 16164 Penyampaian Survei Kepuasan Masyarakat Penggunan Layanan Pengadilan_sign.pdf

by ZenoRSS

Jakarta - Humas: Dalam rangka pengisian Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung RI tahun 2025, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2019 tentang Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ini kami mengundang Hakim Tinggi yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

Unduh Pengumuman Hakim Tinggi Pemilah.pdf

by ZenoRSS

Jakarta " Humas: Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 Nomor: 8/BUA/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 5 November 2025 tentang Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 " 2029.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:

Unduh Renstra_BUA_2025-2029.pdf

by ZenoRSS

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menerapkan teknologi informasi dalam pembinaan di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, misalnya dengan penerapan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI). dan pemanfaatan jaringan kamera CCTV untuk memantau layanan. Hal ini mendapat apresiasi berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri.

Kali ini pada hari Kamis, 13 November 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat kunjungan dari Badan Pengawasan (Bawas) mahkamah Agung RI, untuk menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas pengawasan dan tindak lanjut pengaduan kepada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang dilakukan Bawas. Hadir pada kegiatan di Command Center Ditjen Badilum ini Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan), Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan), Drs. Andi Kurniawan, M.M. (Sekretaris Badan Pengawasan) dan tim IT Bawas.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. bersama para pejabat tinggi pratama Ditjen Badilum menyambut para tamu dari Bawas dan memaparkan penerapan teknologi informasi. Beliau melakukan demo contoh pemantauan ruang sidang dan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, di mana pemantauan dengan CCTV ini memungkinkan Ditjen Badilum memastikan keseusaian pelayanan dengan aturan Mahkamah Agung RI.

Dalam kunjungannya para Inspektur Wilayah Bawas menjajaki kemungkinan pemanfaatan teknologi informasi ini untuk mempermudah proses dan efisiensi biaya. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyambut baik, namun menyampaikan bahwa perlu dilakukan penyesuaian alur kerja sama, karena selama ini prioritas dari Ditjen Badilum adalah untuk pembinaan dengan perbaikan, bukan untuk mencari kesalahan atau menghukum satuan kerja yang belum sesuai. Dengan rapat ini diharapkan kerja sama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Pengawasan dapat lebih baik lagi ke depannya, dan dapat berdampak positif pada peningkatan pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

by ZenoRSS

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan Pengadilan yang Unggul, yang kompeten dan berintegritas serta memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Program ini meliputi; asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Setelah asesmen di mana dilakukan penilaian oleh Ditjen Badilum kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri IA Khusus, serta oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri di wilayahnya, maka tahap akhir adalah rapat Komite Keputusan yang menentukan predikat pengadilan. Penilaian akhir ini didasarkan pada pengamatan di satuan kerja, serta tindak lanjut yang dilakukan satuan kerja dalam meningkatkan pelayanannya. Untuk tahun 2025, Rapat Komite Keputusan telah dilakukan dalam beberapa sesi di bulan Oktober dan November 2025, dengan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Hasil dari keputusan ini menentukan apakah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memperoleh predikat "Paripurna", "Unggul", "Utama ", "Baik", atau "Cukup". Predikat ini diharapkan dapat mendorong satuan kerja untuk menyempurnakan kualitas layanannya. Apresiasi terhadap kualitas pelayanan ini akan diberikan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung RI di akhir tahun 2025.

by ZenoRSS

by ZenoRSS