HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Peraturan PN & Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum RI

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI

  1. UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
  2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
  3. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  5. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  6. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Pemerintah

  1. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

  1. SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  2. SK KMA No. 168 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
  3. SK KMA No. 203 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan
  4. SK KMA No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
  5. SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI
  6. SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI

  1. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan
  2. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Lain-Lain

  1. Surat Edaran Dirjen Badilum No. 256 Tahun 2009 tentang Tertib_Perjalanan_Dalam_Mengantar_Tugas_Ditempat_Baru
  2. Tata tertib persidangan
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
  4. Kualifikasi Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Barcode Layanan

Hasil Survei