Peraturan PN & Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum RI
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Undang-Undang RI
- UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Peraturan Pemerintah
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
- SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- SK KMA No. 168 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
- SK KMA No. 203 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan
- SK KMA No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
- SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI
- SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung RI
- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan
- PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Surat Edaran Dirjen Badilum No. 256 Tahun 2009 tentang Tertib_Perjalanan_Dalam_Mengantar_Tugas_Ditempat_Baru
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Манкаман Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri
Lain-Lain







