Jakarta-Humas. Sabtu, 14 Februari 2026. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2026. Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhandi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Untuk lebih jelasnya berikut Surat EdaranSekretaris Mahkamah Agung RI

Unduh 2 SE Hari dan Jam Kerja Ramadhan 1447H Tahun 2026v_sign.pdf

by ZenoRSS

Jakarta-Humas. Sabtu, 14 Februari 2026. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Nomor : 5/SEK/PENG.KP1.1/II/2026. Tertanggal 13 Februari 2026. Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabata Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RITahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelasnya berikut Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Panitia Seleksi.

Unduh 5 Pengumuman Perubahan Jadwal SKB JPT_sign.pdf

by ZenoRSS

Jakarta-Humas : Sabtu, 7 Februari 2026, Berdasarkan Surat dari Kepala UKPBJ Nomor : 01/BUA/UKPBJ/PL1.1/II/2026. Tanggal 6 Februari 2026. Tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelasnya berikut Surat dari Kepala UKPBJ Mahkamah Agung

Unduh 2026-02-06 Percepatan Pengadaan PBJ 2026.pdf

by ZenoRSS

Kalangan rentan seperti para penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam memperoleh pelayanan, termasuk pelayanan hukum. Oleh karena itu, Ditjen Badilum berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan kepada kalangan disabilitas dengan berbagai bimbingan teknis. Kali ini Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas digelar di kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan, pada 11-13 Februari 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris pengadilan negeri di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, yaitu PN Banjarmasin, PN Banjarbaru, PN Pelaihari, PN Amuntai, PN Batulicin, PN Tanjung, PN Marabahan, PN Kandangan, PN Rantau, PN Barabai, PN Paringin, dan PN Kotabaru. Selain itu kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris pengadilan negeri di wilayah provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara online membuka kegiatan ini, sekaligus menyampaikan materi tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan. Selanjutnya para peserta menerima pemaparan dari para narasumber yaitu:

1. "Komunikasi Efektif Dengan Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Layanan Peradilan" oleh Drs. Gufron Sakaril, M.M. (Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI)

2. "Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri" oleh Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum)

3. "Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan" oleh Achmad Basyari, S.E (Kepala Seksi Bimbingan I Ditjen Badilum);

4. "Permasalahan Penyandang Disabilitas Pada Persidangan" oleh Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. (Ketua PN Jakarta Pusat).

5. "Etika berkomunikasi dengan Penyandang Down Syndrome" oleh Eliza Octavianti Rogi, S.Pd. (Ketua Umum POTADS).

Selanjutnya para peserta meninjau sarana disabilitas pada PN Banjarmasin untuk studi banding dan mengikuti pemaparan tentang sarana dan prasarana disabilitas oleh Ketua PN Banjarmasin, Chairil Anwar, S.H., M.Hum.. Dengan demikian, para peserta dapat memiliki tambahan pengetahuan tentang prosedur dan peraturan pelayanan kalangan disabilitas, dan juga dapat melihat langsung prakteknya di lapangan.

by ZenoRSS

Masih dalam rangkaian sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru berlaku di tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali menyelenggarakan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (PERISAI) episode ke-14 pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. PERISAI kali ini mengangkat tema "Hukum Pembuktian dalam PErspektif KUHAP Baru" dengan menghadirkan narasumber, yaitu Sutarjo, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dan Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. PERISAI kali ini dihadiri, tidak hanya oleh satuan kerja di lingkungan peradilan umum, tetapi juga satuan kerja pada lingkungan peradilan militer dan pada Mahkamah Syari'ah secara daring.

Penyampaian materi diawali dengan materi terkait pembuktian pada KUHAP baru dari sisi hakim. Beberapa paradigma pembuktian yang berbeda pada KUHAP Baru di antaranya terkait sistem pembuktian terbuka, perluasan alat bukti dengan diizinkannya bukti elektronik sebagai alat bukti utama, keabsahan cara perolehan alat bukti, keyakinan hakim, serta kedudukan barang bukti sebagai alat bukti. Selanjutnya, materi yang disampaikan terkait bagaimana pembuktian pada KUHAP baru berperan sebagai perpaduan sistem di mana hakim bertindak lebih aktif dalam proses peradilan. Selain itu, juga dibahas mengenai standar beban pembuktian dan penerapan exclusionary rules dalam perolehan alat bukti, serta mekanisme pengakuan bersalah yang masih butuh diatur dalam peraturan lebih lanjut. Di akhir sesi, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang dijawab oleh para narasumber. Dengan demikian, diharapkan para hakim bisa mendapatkan pencerahan terkait penerapan KUHAP baru dalam persidangan dan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam penerapan KUHAP baru ini, khususnya terkait sistem pembuktian.

by ZenoRSS

Setiap aparatur sipil negara memiliki kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, dan objek pajak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketaatan pajak di antara pegawai DItjen Badilum, diundang para narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan aplikasi CORETAX yang digunakan dalam pelaporan ini.

Sosialisasi ini dilakukan secra hybrid dari Command Center DItjen Badilum pada hari Kamis, 12 Februari 2026, dan diikuti seluruh pegawai, yang hadir secara langsung maupun daring. Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum memimpin para pegawai Ditjen Badilum dan mempelajari penggunaan aplikasi layanan pajak ini. Narasumber yang dihadirkan adalah Muhammad Taufik, Ahmad Dhainuri dan Galih Liga Adi P., para penyuluh pajak dari DJP.

Pada sosialisasi ini, setiap pegawai diajarkan bagaimana mendaftar, masuk ke aplikasi, membuat syrat pemberitahuan hingga melakukan pembaruan terhadap objek pajak yang dimiliki. Pelaporan ini kemudian akan digunakan untuk menentukan kesesuaian pembayaran pajak penghasilan tiap pegawai pada tahun 2025 yang lalu. Bagi setiap ASN, batas pengisian ini adalah 31 Maret 2026, dan sebelum tanggal tersebut seluruh ASN Ditjen Badilum wajib membuat dan mengirimkan SPT. Para pegawai Ditjen Badilum juga berkesempatan melakukan konsultasi terhadap kendala dalam mengisi pelaporan pajak tahunan mereka.

by ZenoRSS