HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Perkara Perdata

PROSEDUR BERPERKARA PERDATA

Perkara perdata merupakan perkara yang diajukan oleh pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan untuk memperoleh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

Administrasi perkara perdata pada Pengadilan Negeri dilaksanakan melalui sistem peradilan secara elektronik (e-Court). Aplikasi e-Court Mahkamah Agung menyediakan layanan e-Filing, e-SKUM, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation untuk mendukung proses administrasi dan persidangan perkara secara elektronik.

TAHAPAN PROSEDUR BERPERKARA PERDATA

1. Pendaftaran Perkara melalui e-Court

Pendaftaran perkara perdata dilakukan melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui e-Court antara lain:

  • Perkara Gugatan;

  • Perkara Permohonan;

  • Gugatan Sederhana; dan

  • Jenis perkara perdata lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen perkara dan mengisi data para pihak melalui aplikasi e-Court.

e-Court:
e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pengisian Data dan Pengunggahan Dokumen

Pihak yang mengajukan perkara mengisi data perkara dan para pihak serta mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis perkara.

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

  • Surat Gugatan atau Surat Permohonan;

  • Surat Kuasa, apabila menggunakan kuasa hukum;

  • Kartu Identitas para pihak/prinsipal;

  • Dokumen atau bukti pendukung yang diperlukan; dan

  • Dokumen lainnya sesuai dengan jenis perkara.

3. Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM)

Setelah data perkara dilengkapi, sistem e-Court memberikan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) berdasarkan komponen biaya yang diperlukan dalam proses perkara, termasuk biaya pemanggilan sesuai dengan radius para pihak.

Besaran panjar biaya perkara dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan dan radius pemanggilan masing-masing perkara.

4. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (e-Payment)

Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui e-Payment menggunakan nomor Virtual Account yang diberikan oleh sistem e-Court.

Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara akan diproses untuk mendapatkan nomor perkara dan diregistrasikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Bagi pihak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara (prodeo), pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem e-Court sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemanggilan Para Pihak (e-Summons)

Pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah dicantumkan.

Apabila Tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penetapan Majelis Hakim dan Hari Sidang

Setelah perkara diregistrasi, perkara diproses sesuai dengan ketentuan administrasi perkara. Selanjutnya dilakukan penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang.

Para pihak dapat memantau informasi perkara melalui sistem informasi perkara yang tersedia.

7. Mediasi

Pada perkara yang wajib menempuh mediasi, para pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Apabila mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

8. Pemeriksaan Perkara dan Persidangan

Untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik, persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Tahapan persidangan pada pokok perkara pada umumnya meliputi:

  1. Pembacaan gugatan;

  2. Jawaban Tergugat;

  3. Replik Penggugat;

  4. Duplik Tergugat;

  5. Pembuktian;

  6. Kesimpulan; dan

  7. Putusan.

Pertukaran dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan melalui sistem persidangan elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memperluas pelaksanaan persidangan elektronik sehingga perkara yang didaftarkan secara elektronik dapat disidangkan secara elektronik meskipun Tergugat tidak memberikan persetujuan untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Dalam kondisi tertentu, proses terhadap Tergugat yang tidak mengikuti persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan.

9. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dalil atau bantahannya.

Alat bukti dalam perkara perdata meliputi:

  • Bukti surat/tulisan;

  • Bukti saksi;

  • Persangkaan;

  • Pengakuan; dan

  • Sumpah.

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam persidangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan persidangan elektronik yang berlaku.

10. Kesimpulan

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan merupakan pendapat akhir para pihak berdasarkan fakta dan bukti yang telah diajukan selama persidangan.

11. Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan

Setelah pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan.

Putusan perkara dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pihak dapat memperoleh informasi dan salinan putusan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem pengadilan elektronik.

 12. Upaya Hukum

Terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  • Perlawanan (Verzet);
  • Banding; dan
  • Kasasi.

Sedangkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum dapat ditempuh upaya hukum luar biasa, antara lain:

  • Peninjauan Kembali (PK); dan
  • Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Pengajuan upaya hukum tertentu juga telah didukung dengan mekanisme elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


LAYANAN e-COURT

Untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh informasi mengenai layanan administrasi perkara secara elektronik, masyarakat dapat mengakses aplikasi resmi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Aplikasi e-Court:
e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Hukum

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan administrasi perkara di pengadilan.