
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.>
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Binjai




Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai
Ketua Pengadilan Negeri Binjai telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai
Jakarta " Humas: Berdasarkan surat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Nomor; 64/KM.WAS/PW1/IV/2026 tertanggal 13 April 2026 perihal; Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP)
Yang ditujukan kepada Yth.Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Nomor S 8/AG/AG.9/2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Pengisian Data Pra-Pelaporan Manual Rincian Output (assesment RO) TA 2026 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-155/PB.2/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output TA 2026 pada Aplikasi SAKTI dan MyIntress, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Sehubungan dengan adanya laporan mengenai pihak-pihak yang mengatasnamakan Koperasi Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan penipuan terkait pemesanan batik, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk menjaga tertib administrasi serta menghindari potensi penipuan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak pemesan PDSBMA, maka Koperasi Pusat Mahkamah Agung menetapkan ketentuan sebagai berikut:
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Unduh Surat Pemberitahuan Mekanisme Pemesanan.pdf
by ZenoRSS
| File | Description | File size |
|---|---|---|
| himbauan-BLC.pdf | 590 kB | |
| SK Pemberlakuan BLC (1).pdf | 829 kB |
by ZenoRSS
Dengan dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, pejabat struktural Ditjen Badilum mengikuti analisa jabatan dan analisa beban kinerja dengan pendampingan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini digelar pada 29 April 2026. Materi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja disampaikan oleh narasumber Anjar Isa Kusuma, S.IP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Negara.
Di kegiatan ini, pejabat struktural dan pegawai Ditjen Badilum menyusun serta berkonsultasi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada Badan Kepegawaian Negara. Analisa jabatan dan analisa beban kerja ini sebagai salah satu tahapan DItjen Badilum dalam melakukan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan oleh para pegawai. Kegeiatan analisa ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pegawai, beban kerja, dan susunan formasi ideal aparatur sipil negara pada Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.
Diskusi dan konsultasi kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri di mana para pegawai mengisi informasi jabatan sesuai format yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara.
by ZenoRSS
Untuk mempersiapkan penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI), DItjen Badilum menggelar pendampingan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang akan diusulkan. Dalam pendampingan ini, tim Ditjen Badilum secara daring (online) memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data dukung, dan berdiskusi dengan para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris DItjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring pada 22-24 April 2026 ini, 62 satuan kerja (58 pengadilan negeri dan 4 pengadilan tinggi) mengikuti pendampingan persiapan pengusulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kemudian, sebanyak 12 satuan kerja (5 pengadilan tinggi dan 7 pengadilan negeri) didampingi untuk persiapan pengusulan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
by ZenoRSS


